Isu Perselingkuhan Hingga Penyebaran CCTV: Inara Rusli Angkat Suara Usai Namanya Jadi Pusat Sorotan

Jakarta, HERO Jurnal Media — Nama Inara Rusli kembali menjadi buah bibir setelah terseret dalam tudingan perselingkuhan dengan pengusaha Insanul Fahmi. Tidak hanya isu kedekatan mereka yang menyita perhatian publik, tetapi juga beredarnya kabar mengenai rekaman bermuatan dewasa yang disebut-sebut melibatkan keduanya. Situasi tersebut membuat kata kunci terkait kasus ini merajai pencarian di berbagai platform media sosial.

Gelombang pencarian warganet semakin meningkat setelah muncul rumor adanya video berdurasi sekitar dua jam yang diduga memperlihatkan keduanya. Namun sampai saat ini, belum ditemukan satu pun sumber yang membagikan tautan valid terkait rekaman tersebut.

Laporan Wardatina Mawa Memicu Sorotan Publik

Kasus ini mula-mula mencuat setelah Wardatina Mawa, istri Insanul Fahmi, melaporkan suaminya ke polisi atas dugaan perzinaan. Dalam laporannya, Wardatina mengaku memiliki bukti berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan interaksi suaminya dengan Inara.

“Mereka berhubungan layaknya pasangan suami istri,” ujar Wardatina dalam sebuah podcast bersama Denny Sumargo.

Pernyataan itu langsung menjadi bahan pembicaraan publik dan menyeret Inara ke tengah kontroversi yang semakin memanas.

Inara Muncul dan Meminta Maaf di Hadapan Media

Setelah beberapa hari memilih bungkam, Inara akhirnya tampil di depan awak media pada Jumat (28/11/2025). Dalam momen singkat namun penuh emosi itu, ia membuka pernyataan dengan suara bergetar.

“Aku ingin menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi,” ucap Inara sambil menahan tangis.

Ia tidak banyak berbicara mengenai tudingan hubungan pribadi dengan Insanul. Namun Inara menegaskan satu hal: rekaman CCTV rumahnya telah disebarkan tanpa izin.

Laporan ke Bareskrim Soal Penyebaran Rekaman CCTV

Didampingi tim kuasa hukumnya, Inara resmi melaporkan penyebaran rekaman CCTV tersebut ke Bareskrim Polri. Laporan itu diajukan atas dugaan pelanggaran UU ITE terkait distribusi konten pribadi tanpa persetujuan pemilik.

Kepala Subdit I Siber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung Prakoso, membenarkan adanya laporan itu dan menyatakan proses penyelidikan sedang berjalan.

“Terlapornya masih dalam penyelidikan,” kata Rizki.

Inara sendiri memilih menjaga jarak dari pertanyaan mengenai hubungan pribadinya. Ia hanya meminta publik memberi ruang di tengah badai isu yang kini menimpanya.

“Untuk semua pihak yang masih percaya sama aku, aku berterima kasih dan memohon doanya,” ujarnya lirih.

Pengakuan Insanul Fahmi: Klaim Pernikahan Siri dan Alasan Rekaman Beredar

Pada sisi lain, Insanul Fahmi memberikan pengakuan mengejutkan dalam sebuah wawancara bersama Richard Lee yang diunggah beberapa hari sebelumnya. Dalam pernyataannya, Insanul mengaku telah menikah siri dengan Inara.

Ia juga menyebut bahwa Inara tidak mengetahui dirinya masih berstatus suami sah dari Wardatina saat pernikahan siri berlangsung.

“Saya bilangnya sudah talak, sudah cerai. Talak dua,” kata Insanul, mengklaim bahwa talak kias yang pernah ia ucapkan dianggap sah oleh orang yang ia konsultasikan.

Insanul bahkan berterus terang bahwa rekaman CCTV yang dijadikan bukti perselingkuhan memang memperlihatkan dirinya dan Inara, namun ia menegaskan bahwa peristiwa itu terjadi setelah mereka menikah siri. Menurutnya, rekaman tersebut diduga bocor dari mantan pasangan Inara.

Kasus Masih Berjalan, Publik Diminta Tidak Berspekulasi

Hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Baik kubu Inara maupun Wardatina masing-masing membawa bukti dan kronologi versi mereka, sementara publik terus mengikuti perkembangan terbaru dari skandal yang menyedot perhatian besar ini.

Di tengah simpang siur informasi, aparat penegak hukum meminta masyarakat agar tidak mudah termakan isu dan menunggu hasil penyelidikan resmi. (HJM)

#peristiwa #skandal #perselingkuhan #beritaterbaru #herojurnalmedia #isu

Lanjutkan Membaca

Penindakan Korupsi Dana Desa di Sulteng Menguat: SABER Korupsi Soroti Pola Penyimpangan yang Berulang

Palu - HERO Jurnal Media - Upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa kembali menjadi perhatian publik setelah Kejaksaan Negeri Poso resmi menahan dua mantan perangkat Desa Dewua, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, terkait dugaan penyimpangan anggaran dana desa tahun 2020–2021. Langkah ini dilakukan setelah keduanya berulang kali mangkir dari panggilan pemeriksaan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Penahanan terhadap mantan Penjabat Kepala Desa Dewua, Febrianto Saya, dan mantan Kaur Keuangan, Putra Natal P. Salarupa, dilaksanakan pada 19 November 2025. Keduanya langsung dititipkan di Rutan Kelas IIB Poso untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari, terhitung 19 November hingga 8 Desember 2025. Informasi ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Poso, Lie Putra Setiawan, melalui Kasi Intelijen MuhReza Kurniawan.

“Penahanan dilakukan berdasarkan Sprint Penahanan Nomor PRINT-533 dan PRINT-532. Keduanya tidak kooperatif sehingga tindakan tegas menjadi langkah yang harus kami ambil,” ujar Reza.

Respons Keras dan Keresahan dari SABER Korupsi

Menanggapi penindakan tersebut, Wakil Ketua Umum SABER Korupsi, Herfiansyah Radengkilo, menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum. Namun, ia juga menegaskan bahwa kasus ini kembali menambah daftar panjang penyimpangan dana desa di Sulawesi Tengah dan menunjukkan ada masalah serius dalam pengawasan anggaran pembangunan di tingkat akar rumput.

“Kami mengapresiasi ketegasan Kejaksaan Poso. Tapi di lapangan, laporan yang masuk ke kami justru makin membuat resah. Polanya sama, modusnya berulang, dan sebagian perangkat desa seolah tidak jera,” ujar Herfiansyah dengan nada penuh keprihatinan.

Menurutnya, tim SABER Korupsi di lapangan terus menemukan indikasi penyalahgunaan dana desa di sejumlah wilayah, yang memperlihatkan bahwa korupsi bukan lagi tindakan individu, melainkan pola yang sistematis.

Herfiansyah menambahkan bahwa SABER Korupsi akan memperkuat upaya pencegahan dan edukasi, sembari mendorong aparat untuk tetap konsisten dalam penegakan hukum.

“Kalau dana desa yang harusnya menyejahterakan rakyat malah dipakai untuk memperkaya diri, maka kepercayaan publik akan runtuh. Ini keresahan terbesar kami,” tegasnya.

Kasus Serupa Mengemuka di Berbagai Kabupaten

Penindakan di Poso hanyalah satu bagian dari rangkaian kasus korupsi dana desa yang telah terungkap di beberapa kabupaten lain di Sulawesi Tengah dalam tiga tahun terakhir.

1. Tojo Una-Una

Pada 16 September 2025, Kejaksaan menahan David, mantan Kaur Keuangan Desa Tanjung Pude, setelah berkasnya dilimpahkan oleh kepolisian. Ia diduga menyelewengkan dana desa tahun 2021 dan menyebabkan kerugian negara Rp 362 juta.

Kepala Kejari Touna, Rizky Fachrurrozi, menyebut dana pembangunan desa digunakan untuk kepentingan pribadi.

2. Parigi Moutong

Kepala Desa Sausu Auma, AS, ikut ditahan atas dugaan pengadaan fiktif, laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai kenyataan, serta penyimpangan belanja alat kesehatan dan bibit durian. Kerugian negara mencapai Rp 220 juta.

Kasi Intel Kejari Parimo, Irwanto, menjelaskan bahwa AS mengelola seluruh anggaran secara tertutup tanpa melibatkan perangkat desa lain.

3. Kabupaten Sigi

Pada 16 Juli 2025, Kejari Sigi menahan Penjabat Kepala Desa Tanah Harapan, JRY, yang juga tiga kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Ia diduga menyelewengkan anggaran hingga Rp 631,9 juta.

Beberapa program yang diklaim telah selesai ternyata sama sekali tidak pernah dikerjakan.

4. Kabupaten Tolitoli

Kasus terbaru muncul di Desa Tinabogan. Kepala Desa, Irfan, ditahan pada 31 Oktober 2025 setelah ditemukan penyimpangan dalam pengadaan serta pekerjaan fisik pembangunan desa. Potensi kerugian negara diperkirakan Rp 210 juta.

Kasipidsus Kejari Tolitoli, Imran Adiguna, mengungkapkan bahwa proyek yang seharusnya selesai sesuai spesifikasi ternyata tidak dilaksanakan.

Pola Penyimpangan yang Berulang

Dari seluruh kasus tersebut, terlihat pola yang hampir serupa:

·        pengadaan fiktif,

·        pekerjaan fisik yang tidak dikerjakan,

·        laporan pertanggungjawaban manipulatif,

·        serta pemakaian dana desa untuk kepentingan pribadi.

Inilah yang oleh SABER Korupsi disebut sebagai “lingkaran penyimpangan anggaran desa” yang terus terjadi jika pengawasan dan edukasi masyarakat tidak diperkuat.

Herfiansyah Radengkilo menegaskan kembali komitmen lembaganya.

“Kami melihat ada harapan dari setiap langkah penegakan hukum yang tegas, tetapi pekerjaan belum selesai. Kami di SABER Korupsi akan terus berada di garis depan, mengawasi, mengingatkan, dan mendorong agar dana desa benar-benar kembali kepada rakyat.” (HJM)

#beritaterbaru #sulawesitengah #korupsi #saberkorupsi #beritadaerah #danadesa

 

Lanjutkan Membaca

Lahar Semeru Meluas Hingga Gladak Perak: Ribuan Warga Mengungsi, Petugas Intensifkan Penanganan Darurat

HERO Jurnal Media — Lumajang. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru kembali menunjukkan peningkatan signifikan. Aliran lahar dingin yang merupakan imbas erupsi dan curah hujan tinggi di kawasan puncak kini meluas hingga mencapai Gladak Perak, sekitar 13 kilometer dari puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa itu.

Kepala Tim Mitigasi Gunung Api Badan Geologi, Heruningtyas, mengungkapkan bahwa aliran lahar mulai terpantau sejak pukul 10.50 WIB di Kali Lanang. Hanya beberapa menit kemudian, tepat pada pukul 10.56 WIB, lahar diketahui telah menyusuri Besuk Kobokan dan mencapai area Gladak Perak.

“Lahar sudah sampai Gladak Perak,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang dikirimkan kepada Badan Geologi. Menurutnya, hujan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur kawasan gunung turut memicu peningkatan aliran lahar.

Heruningtyas menambahkan bahwa visual gunung saat ini tertutup akibat cuaca buruk, dan kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya banjir lahar, guguran lava, serta awan panas. Data seismograf pun menunjukkan getaran dengan amplitudo maksimal (Amax) mencapai 35 mm, yang dikategorikan perlu diwaspadai.

Zona Berbahaya Diperluas

Badan Geologi meminta masyarakat maupun wisatawan untuk tidak beraktivitas di sektor tenggara Besuk Kobokan hingga jarak 20 kilometer dari puncak. Di luar radius tersebut, masyarakat juga diminta menjaga jarak minimal 500 meter dari tepi sungai karena aliran lahar dapat sewaktu-waktu meluas.

Selain itu, radius 8 kilometer dari kawah menjadi zona terlarang total bagi aktivitas apa pun karena risiko lontaran batu pijar dan guguran material vulkanik.

Daerah aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru, seperti Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, kini memasuki fase kewaspadaan tinggi karena berpotensi dilintasi lahar dan material vulkanik lainnya.

1.116 Pengungsi, Sebagian Sudah Kembali

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Pusdalops melaporkan bahwa 1.116 warga mengungsi ke sembilan titik, termasuk fasilitas desa, sekolah, masjid, hingga kantor kecamatan. Meskipun demikian, sebagian besar pengungsi mulai kembali ke rumah setelah wilayah mereka dinyatakan aman dari ancaman awan panas.

Sementara itu, sebanyak 187 wisatawan dan pendaki yang sebelumnya terjebak di jalur Ranu Kumbolo berhasil dievakuasi dengan selamat setelah jalur dinyatakan aman.

“Pemerintah terus memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari dapur umum hingga distribusi logistik dan peralatan,” ujar Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

BNPB Kerahkan Tim, Akses Jalan Kembali Dibuka

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, memberi perhatian khusus pada peningkatan aktivitas Semeru. Menindaklanjuti arahan tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, turun langsung meninjau area terdampak.

Raditya memastikan bahwa pemerintah pusat akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan darurat, terutama terkait pembersihan material debu dan lumpur, pemulihan akses, serta koordinasi logistik.

“Akses dari Lumajang menuju Malang melalui Gladak Perak sudah kembali dibuka setelah dilakukan pembersihan material vulkanik,” jelas Raditya.

Ia menegaskan bahwa situasi masih sangat dinamis dan masyarakat diminta untuk terus mengikuti pembaruan resmi dari PVMBG, BPBD, dan Pemerintah Daerah. (HJM)

#erupsi #gunungsemeru #bencananasional #bencanadaerah #beritaterbaru #beritanasional #gunungmeletus #lumajang #jawatimur

 

Lanjutkan Membaca

Aset Fantastis Rp. 883 Miliar Hasil Korupsi Resmi Diserahkan KPK ke Taspen

HERO Jurnal Media — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam pemulihan kerugian negara melalui penyerahan aset rampasan senilai Rp883.038.394.268 kepada PT Taspen (Persero) pada Kamis (20/11). Serah terima dilakukan di Gedung Merah Putih KPK dan menjadi salah satu langkah konkret dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam konferensi pers tersebut, KPK turut menampilkan Rp300 miliar uang tunai dari total nilai aset yang diserahkan.

Aset Reksa Dana yang Disita dari Kasus Korupsi

Aset yang diserahkan kepada Taspen merupakan Unit Penyertaan Reksa Dana Insight Tunas Bangsa Balanced Fund 2 (I-Next G2). Instrumen investasi ini sebelumnya dibeli menggunakan dana hasil tindak pidana korupsi, kemudian disita dan ditetapkan sebagai barang rampasan negara melalui proses hukum.

Aset tersebut terkait dengan perkara yang menyeret Direktur Utama PT Insight Investment Management, Ekiawan Heri Primaryanto. Ia telah menjalani proses hukum dan dijatuhi vonis 9 tahun penjara serta denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Penyerahan Simbolis

Prosesi penyerahan dilakukan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dan diterima langsung oleh Direktur Utama PT Taspen (Persero), Rony Hanityo Aprianto.

Asep Guntur menegaskan bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya pemulihan aset negara:

“Setelah melalui berbagai tahapan pemulihan aset dari perkara Taspen, hari ini KPK menyerahkan kembali hasil penjualan aset rampasan berupa dana sebesar Rp883.038.394.268 kepada PT Taspen (Persero),” ujar Asep.

Perkembangan Kasus Terkait Pihak Lain

Selain Ekiawan, kasus ini juga melibatkan Direktur Utama PT Taspen, Antonius Nicholas Stephanus Kosasih. Berbeda dengan rekannya, Antonius saat ini mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor.

Sebelumnya, ia divonis 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair 6 bulan, serta dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai:

• Rp29 miliar
• US$127.057
• Sin$283.002
• EUR10.000
• THB1.470
• GBP30
• JPY128.000
• HKD500
• KRW1.262.000
• Rp2.877.000, subsidair 3 tahun penjara

Langkah Tegas untuk Pemulihan Keuangan Negara

Penyerahan aset rampasan ini menjadi bukti bahwa KPK tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memastikan uang negara dapat kembali dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. PT Taspen sebagai pihak yang dirugikan kini menerima kembali aset tersebut dalam bentuk dana hasil penjualan. (HJM)

#korupsi #kpk #herojurnalmedia #beritaterbaru #beritanasional #taspen

Lanjutkan Membaca

Kejagung Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi Minyak Pertamina–Petral 2008–2017, 18 Tersangka Diamankan, Satu Masih Buron

JAKARTA - HERO Jurnal Media,- Langkah Kejaksaan Agung dalam menelusuri dugaan korupsi di tubuh PT Pertamina kembali memasuki babak baru. Penyidik resmi memperluas pengusutan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan Pertamina Energy Services (PES) serta Petral untuk periode 2008–2017. Pengembangan ini dilakukan setelah Kejagung menemukan keterkaitan dengan kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina pada rentang 2018–2023 yang lebih dulu bergulir.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa hasil temuan sebelumnya membuka celah baru untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan rantai pasok minyak Pertamina selama hampir satu dekade. “Ini merupakan lanjutan dari penyidikan tata kelola minyak mentah Pertamina,” ujarnya pada Jumat, 14 November 2025.

Surat Perintah Penyidikan Terbit, Belum Ada Tersangka untuk Kasus Petral

Penyidikan dugaan korupsi di Petral resmi dimulai sejak Oktober 2025 melalui penerbitan surat perintah penyidikan. Kasus ini ditelusuri menggunakan dasar Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, penyelidikan perkara telah dibuka pada 29 Agustus 2025 dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRIN-/27/F.2/Fd.1. Hingga kini, belum ada tersangka yang diumumkan dalam klaster penyidikan Petral.

18 Tersangka di Kasus Tata Kelola Minyak Pertamina, Riza Chalid Masih Menghilang

Berbeda dengan pengusutan Petral, penyidikan terkait korupsi tata kelola minyak di internal Pertamina telah menetapkan 18 tersangka. Di antara nama tersebut terdapat saudagar minyak yang dikenal luas, Mohammad Riza Chalid, serta putranya Muhammad Kerry Adrianto.

Sebanyak sembilan tersangka telah memasuki tahap persidangan. Delapan tersangka lain baru dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada 5 November 2025. Satu-satunya yang belum diserahkan adalah Riza Chalid, yang hingga kini berstatus buron.

Informasi terakhir dari pihak imigrasi menyebutkan bahwa Riza berada di Malaysia. Kejagung pun tengah menunggu persetujuan red notice dari Interpol Pusat di Lyon, Prancis. Jika disetujui, status buronan Riza akan meningkat menjadi internasional. “Berkasnya masih kami perbaiki,” kata Anang.

KPK Bergerak Lebih Awal: Empat Tersangka dan Jejak Suap Pengadaan Katalis

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya telah lebih dulu mengusut kasus terkait. Pada 17 Juli 2025, KPK resmi menetapkan empat tersangka setelah melakukan rangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk rumah Chrisna Damayanto (CD) serta anaknya Alvin Pradipta Adiyota (APA).

KPK kemudian menahan Alvin Pradipta, Gunardi Wantjik, dan Frederick Aldo Gunardi pada 9 September 2025. Chrisna Damayanto belum ditahan karena alasan kesehatan.

Dalam temuannya, KPK menyoroti hubungan antara Chrisna Damayanto—mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina—dan Riza Chalid dalam dugaan suap pengadaan katalis di Pertamina. Keduanya disebut saling terhubung melalui skema bisnis anak perusahaan Pertamina di luar negeri.

“CD ini berada di anak atau cucu perusahaan Pertamina yang beroperasi di Singapura,” ungkap Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, pada 21 Oktober 2025. Yang dimaksud Asep mengarah pada Pertamina Energy Trading Limited (Petral), perusahaan yang selama ini menjadi sorotan dalam berbagai transaksi minyak Pertamina.

Penelusuran Berlanjut

Dengan dua lembaga penegak hukum yang menempuh jalur penyidikan masing-masing, kasus dugaan korupsi minyak ini diperkirakan masih akan panjang. Kejagung dan KPK kini berjalan paralel mengurai dugaan penyimpangan yang melibatkan jaringan bisnis minyak dalam dan luar negeri. (HJM)

HERO Jurnal Media akan terus mengikuti setiap perkembangan baru dari kasus yang menyita perhatian publik ini.

#korupsi #kejagung #petral #kasuskorupsi #saberkorupsi #beritanasional #beritaterbaru #pertamina #herojurnalmedia 

Lanjutkan Membaca