SABER KORUPSI Desak Kejaksaan Agung Usut Tuntas Penghentian Kasus Dugaan Korupsi Sawit PT. RAS

Jakarta, Hero Jurnal Media, 18 September 2025 – Sapu Bersih Korupsi (SABER KORUPSI) mendesak Presiden Republik Indonesia bersama Kejaksaan Agung untuk segera mengambil langkah tegas terkait penghentian kasus dugaan korupsi sawit PT. RAS oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng).

Menurut SABER KORUPSI, keputusan penghentian penyidikan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Terlebih, kasus ini diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp70 miliar.

“Kami meminta Kejaksaan Agung turun tangan langsung. Siapapun yang terlibat, baik dari pihak Kejati Sulteng maupun aparat kepolisian, harus ditindak dan diusut tuntas. Negara tidak boleh dibiarkan rugi sebesar itu tanpa ada kepastian hukum,” tegas Herfiansyah Radengkilo, Wakil Ketua SABER KORUPSI, Kamis (18/09/2025).

SABER KORUPSI menekankan bahwa penegakan hukum harus dijalankan secara transparan, tegas, dan akuntabel. Jika tidak, publik akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Sebelumnya, Kejati Sulteng diberitakan telah menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi sawit PT. RAS, sebagaimana dilansir Rajawalinet dalam berita berjudul “Kejati Sulteng Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Sawit PT RAS”.

SABER KORUPSI memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum, transparansi proses, dan keadilan bagi masyarakat. (HJM)

#korupsi #saber #kpk #beritanasional

Lanjutkan Membaca

Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 2025 dan Program Penyerapan Tenaga Kerja (8+4+5 Program)

Jakarta, Hero Jurnal Media, 15 September 2015 – Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 2025 dan Program Penyerapan Tenaga Kerja (8+4+5 Program)

Pemerintah menyiapkan Paket Ekonomi 2025 beserta program Penyerapan Tenaga Kerja, yang mencakup 8 program akselerasi, 4 program berkelanjutan, dan 5 program ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/09/2025).

Program Akselerasi 2025 :

1. Program magang bagi fresh graduate (maksimal 1 tahun setelah lulus perguruan tinggi): target 20.000 peserta tahap pertama.

2. Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata: target       552.000 pekerja.

3. Bantuan pangan beras 10 kg selama 2 bulan: target 18,3 juta KPM.

4. Bantuan iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (mitra transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir logistik): target 731.361 orang.

5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan: target 1.050 unit.

6. Padat karya tunai (cash for work): target 609.465 orang.

7. Percepatan deregulasi PP28 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR digital ke OSS: target 50 daerah (2025) dan 300 daerah (2026).

8. Program perkotaan: peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan fasilitas bagi pekerja gig economy.

 Program yang Dilanjutkan 2026 :

1. Perpanjangan PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, dengan penyesuaian kategori penerima.

2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata (APBN 2026).

3. PPh 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya (APBN 2026).

4. Diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah.

Program Penyerapan Tenaga Kerja :

1. 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: target 1 juta tenaga kerja hingga Desember 2025.

2. Kampung Nelayan Merah Putih: target jangka panjang 4.000 titik dengan serapan 200.000 tenaga kerja.

3. Revitalisasi 20.000 hektare tambak di Pantura: target 168.000 tenaga kerja.

4. Modernisasi 1.000 kapal nelayan: target 200.000 tenaga kerja.

5. Replanting 870.000 hektare perkebunan rakyat: target 1,6 juta lapangan kerja baru.(HJM)

Sumber: BPMI Setpres

 

#KemensetnegRI, #RilisPresiden

Lanjutkan Membaca

SABER KORUPSI Desak KPK Usut Tuntas Kasus Kuota Haji

 

Jakarta, Hero Jurnal Media – 12 September 2025

Lembaga SABER KORUPSI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi terkait pengelolaan kuota haji di Indonesia. Permintaan ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan ibadah yang menyangkut kepentingan umat.

Wakil Ketua Umum SABER KORUPSI, Herfiansyah Radengkilo, dalam wawancara dengan Hero Jurnal Media di kantor SABER KORUPSI Jakarta pada 11 September 2025, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji harus dijaga.

“Ibadah haji adalah rukun Islam yang sangat sakral. Tidak boleh ada praktik-praktik korupsi yang mencederai kepentingan jamaah. Kami meminta KPK untuk turun tangan melakukan penyelidikan secara menyeluruh,” tegasnya.

Menurut SABER KORUPSI, indikasi permainan dalam distribusi kuota haji, mulai dari pemberian prioritas yang tidak transparan hingga dugaan jual-beli kuota, berpotensi merugikan masyarakat luas, terutama calon jamaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun.

Lebih lanjut, lembaga tersebut menekankan bahwa penegakan hukum secara tegas terhadap kasus ini akan menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun lembaga terkait.

“Jika dibiarkan, praktik korupsi dalam kuota haji akan terus merugikan rakyat. Oleh karena itu, KPK harus menunjukkan ketegasannya,” tambah pernyataan SABER KORUPSI.

SABER KORUPSI juga menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan data, informasi, maupun pengawasan masyarakat untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan transparan. (HJM)

Lanjutkan Membaca

Terjerat Kasus Korupsi Rp. 3 Miliar, Wamenaker Noel Minta Amnesti dari Presiden Prabowo

Jakarta,Hero Jurnal Media 22 Augustus 2025,

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel langsung terseret kasus besar. Ia diduga menerima uang haram senilai Rp3 miliar hanya dua bulan setelah dilantik. Kasus ini berkaitan dengan praktik pemerasan dalam sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan setidaknya 11 orang menjadi tersangka, termasuk Noel. Ketua KPK Setyo Budianto menjelaskan, Noel menerima uang tersebut pada Desember 2024, padahal ia baru saja menduduki kursi Wamenaker sejak Oktober 2024. Bukannya menghentikan praktik ilegal, Noel justru ikut menikmati aliran dana.

Selain uang miliaran rupiah, Noel juga diduga menerima hadiah berupa motor Ducati yang dibeli secara off the road tanpa surat resmi. Hal ini disinyalir dilakukan untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menegaskan bahwa Noel bukan hanya tahu, tetapi juga membiarkan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2019 hingga 2025. Lebih jauh, Noel diduga turut meminta jatah dari pungutan liar yang nilainya mencapai puluhan kali lipat dari biaya resmi sertifikasi.

Di hadapan wartawan, Noel menyampaikan permintaan maaf. Namun ia membantah bahwa kasus ini murni pemerasan, dan justru berharap mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

KPK menyebut total kerugian akibat praktik pemerasan ini mencapai Rp81 miliar. Uang tersebut mengalir ke berbagai pejabat dan pihak swasta yang terlibat. Saat ini, para tersangka sudah ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK.

Kasus ini menambah panjang daftar pejabat yang terjerat korupsi, sekaligus menjadi ujian besar bagi pemerintahan baru dalam menegakkan komitmen pemberantasan korupsi.

#KasusKorupsi #Wamenaker #Noel #KPK #Prabowo #Amnesti #SertifikasiK3 #BeritaTerkini

Lanjutkan Membaca

Sudut Pandang: Pembangunan Daerah di Wilayah Parigi Moutong: Potensi SDA dan Tantangan SDM Menurut Herfiansyah Radengkilo

Hero Jurnal Media — Parimo Sul-Teng.

Parigi Moutong merupakan salah satu daerah yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga tambang. Namun, kekayaan tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara merata. Hal ini menjadi sorotan Herfiansyah Radengkilo, Wakil Ketua Lembaga Masyarakat "SaBer Korupsi", yang menilai bahwa permasalahan utama terletak pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal.

Menurut Herfiansyah, Potensi SDA Parigi Moutong seharusnya menjadi lokomotif pembangunan daerah. Namun kenyataannya, ia menilai bahwa belum ada strategi pembangunan yang terintegrasi antara potensi alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. “Kita punya tanah yang subur, laut yang kaya, dan kandungan mineral yang strategis. Tapi apakah masyarakat sudah merasakan manfaat dari itu semua? Di sinilah masalahnya,” ungkapnya saat diwawancarai oleh tim Hero Jurnal Media.

Ia menyoroti ketimpangan dalam distribusi hasil pembangunan dan rendahnya kualitas SDM yang menurutnya dipicu oleh lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan kapasitas masyarakat. “Kalau bicara pembangunan, kita tidak bisa hanya mengandalkan fisik. SDM harus disiapkan, mulai dari pendidikan, pelatihan, sampai akses informasi. Kalau tidak, kita hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegas Herfiansyah.

Sebagai Wakil Ketua "SaBer Korupsi", Herfiansyah juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya dalam proyek-proyek pembangunan yang menyangkut SDA. Ia menilai bahwa tanpa pengawasan yang kuat dari masyarakat, potensi penyalahgunaan anggaran sangat besar. “Pengawasan publik dan peran serta masyarakat harus diperkuat. Jangan sampai kekayaan alam kita justru menjadi sumber konflik dan kerusakan lingkungan akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Herfiansyah mendorong pemerintah daerah untuk membangun roadmap pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada potensi lokal dan keterlibatan aktif masyarakat. “Kita butuh kepemimpinan daerah yang visioner dan berani melakukan reformasi kebijakan. Pembangunan itu bukan hanya membangun jalan dan gedung, tapi membangun manusia dan ekosistem sosialnya,” tutupnya.

Pernyataan Herfiansyah mencerminkan keresahan sekaligus harapan banyak warga Parigi Moutong. Bahwa pembangunan sejatinya bukan sekadar indikator ekonomi, tapi proses yang menyeluruh demi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Maka, sinergi antara SDA yang melimpah dan SDM yang mumpuni adalah kunci untuk masa depan Parigi Moutong yang berdaya dan berkeadilan.

 

#ParigiMoutongBerbenah  #WargaParimoBersuara  #PembangunanDaerah #ParigiMoutong #SumberDayaAlam #SumberDayaManusia #PotensiLokal #PembangunanBerkelanjutan #TransparansiAnggaran #BerantasKorupsi #HeroJurnalMedia #SuaraMasyarakat #ReformasiDaerah #SaBerKorupsi  #BangunParimo #ArahBaruParimo #ParimoTransparan #ParimoUntukRakyat

Lanjutkan Membaca